Trik Sukses UN 2013

Kenali paket UN 2013
- soal dibuat lebih dari 20 paket 
- pengkodean soal memakai barkod
- LJK bersatu dengan lembaran soal di halaman belakang
- Pembagian soal oleh pengawas secara acak

Si bangbrang

suatu ketika, ternyata baru disadari bahwa apapun yang menjadi kebanggaan di dunia,yang di aku sebagai hak milik, ternyata suatu saat nanti dia akan minta pada kita tentang apa yang pernah kita lakukan pada nya, bahkan yang awalnya kita memperlakukan se kehendak , kelak dia akan berbalik memperlakukan kita. Saat itulah kita sadari bahwa kita hanya mengaku-ngaku, hanya seolah-olah, tapi ternyata keseringan kita beranggapan yang paling memiliki, "yang lain ngontrak", jadi yo kita perbaiki.

Jenis PTK

Terdapat empat jenis Penelitian Tindakan Kelas, yaitu :

•Jenis Diagnostik

     Penelitian dilakukan untuk menuntun peneliti ke arah suatu tindakan karena suatu masalah yang terjadi, misalnya adanya konflik antar siswa di kelas, adanya pertengkaran di antara siswa dan sejenisnya.

•Jenis Partisipan

      Penelitian dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dari awal sampai akhir proses.

•Jenis Empirik

      Penelitian dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas, jadi dalam penelitian jenis ini peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan di kelas.

•Jenis Eksperimental.

      Penelitian dilakukan sebagai upaya menerapkan berbagai teknik, metode atau strategi dalam pembelajaran secara efektif dan efisien

mtk ix

PELUANG

1.       Tentukan ruang sampel dari percobaan-percobaan berikut :

a)       Melempar dua  keping uang logam sekaligus

b)       Melempar tiga keping uang logam sekaligus

c)       Melempar sebuah dadu

d)       Melempar dua buah dadu sekaligus

e)       Pemilihan sebuah bilangan kelipatan 3 dari sepuluh bilangan positif pertama

2.       Dari hasil melempar dadu sebanyak 200 kali, hasilnya adalah

a)       Muncul 1 sebanyak 25 kali

b)       Muncul 3 sebanyak 17 kali

c)       Muncul 6 sebanyak 56 kali

d)       Tentukan frekuensi relatif munculnya mata dadu 1,3,6 !

3.       Siti melemparkan sebuah dadu. Tentukan peluang munculnya mata dadu :

a)       Bertitik 3

b)       Bertitik lebih dari tiga

c)       Bertitik 1,2,3,4,5,6

d)       Bertitik lebih dari 6

4.       Lima belas kartu diberi nomor 1 sampai 15. Kartu-kartu tersebut dikocok, kemudian diambil satu kartu secara acak ( kartu yang telah terambil kemudian dikembalikan lagi). Tentukan peluang terambil kartu berangka :

a.       Genap

b.       Bukan genap

english 6

Materi             : Sport’s day

Technic           : Listen and repeat

Step                 :

·         greeting

·         Teacher articulates name of athletic branchs at Listen and Repeat; student imitates.

·         Teacher mentions name of atlet-atlet and athletics branch; student connects matching with the one which is mentioned teacher.

·         Student circles athletics data taken a fancy to by friend in group of using expression What sport does you like? Does you like...?.

·         In rotation student mentions name of athletics branchs studied.

Comment        :  execution of activity of study in general has run carefully, but the other  , according to I

                              must there are presure at initial activity would purpose of which wish to be reached ,

                              medium at centered of matter presented shall with reference to everyday life child and  

                              by the end of with by giving conclusion.

PENGARUH EFEKTIFITAS KINERJA KOMITE SEKOLAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIFITAS MANAJEMEN SEKOLAH (Studi deskriptik analitik pada SMA di Kabupaten Garut )

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Penelitian

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik dimasa mendatang, telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, pada intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, serta merubah prilaku, serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik.

Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman, setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan dimasa yang akan datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

Sekolah sebagai institusi (lembaga) pendidikan, merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam suatu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Lebih dari itu kegitatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa.

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapaun pengertian dari Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan tuntutan perubahan zaman.

Dari definisi-definisi diatas, maka peserta didik yang telah melewati pendidikan diharapkan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang luhur, berakhlak mulia dan memiliki kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga dirinya mampu hidup layak dan tanggap terhadap tuntutan zaman.

 Dengan demikian, maka timbul pertanyaan  “ apakah tujuan pendidikan telah tercapai ? “ tentu jawabannya belum, karena masih dan terus harus dibenahi berbagai faktor dalam pendidikan nasional. Tilaar (2002:179) dalam bukunya menyatakan bahwa: “ kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia bukan saja keinginan dan kemauan, tetapi sudah merupakan suatu keharusan”. Pasca gerakan reformasi politik dicanangkan pada tahun 1998, kedepan ini bangsa Indonesia harus bangkit menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat, yang berarti sektor pendidikan harus ditempatkan pada posisi penting dan urgen. Berkaitan dengan urgensi  sektor pendidikan itu, maka harus dilakukan reformasi dalam pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Ada tiga hal yang dapat menjelaskan urgensi desentralisasi pendidikan di Indonesia, yaitu :

1.      Untuk pembangunan masyarakat demokrasi;

2.      Untuk pembangunan social capital; dan

3.      Untuk peningkatan daya saing bangsa

Selanjutnya “Propenas Diknas” menguraikan tentang pendidikan di Indonesia sebagai berikut : “ sekolah sebagai sistem tersusun dari komponen konteks, proses, input, output dan outcome. Semua komponen tersebut saling berpengaruh, seperti konteks berpengaruh pada input, input berpengaruh pada proses, proses berpengaruh pada output dan output berpengaruh pada outcome”.

Kelahiran UU No.22/1999 tentang Pemerintah daerah dan UU No 25/1999 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta perangkat PP yang berkaitan telah membawa perubahan paradigma pengelolaan sistem pendidikan. Tentu ini akan berakibat terhadap perubahan struktural dalam pengelolan pendidikan dan berlaku juga pada penentuan stakeholder di dalamnya.. Jika dimasa lalu , stakeholder pendidikan itu sepenuhnya ada ditangan aparat pusat, maka dalam era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai stakeholder itu akan tersebar kepada berbagai fihak yang berkepentingan.

Salah satu model pengelolaan pendidikan yang menurut kebijakan Departemen Pendidikan Nasional adalah apa yang disebut Manajemen berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi dan kemandiriran sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah., kebijakan, serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing. Keberhasilan dalam pelaksanaan MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota. Gagasan MBS sebenarnya merupakan jawaban atas tantangan pendidikan kita kedepan. Dalam UU No.25 tentang Program Pembangunan Nasional, (Propenas), khususnya Bab VII (Pembangunan Pendidikan) digambarkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar , diantaranya adalah sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, system Pendidikan Nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendororng peningkatan partisispasi masyarakat. Tantangan ini cukup relevan dengan keadaan manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistik sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistik tersebut telah menyebabkan terjadinya kebijakan yang seragam yang tidak dapat mengakomodasikan perbedaan keragaman/kepentingan daerah/sekolah/peserta didik, serta mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan.

Disamping pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, MBS juga bertujuan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua stakeholder pendidikan di sekolah, sehingga tercipta sense of belonging (rasa memiliki) dari mereka. Dengan demikian akan terjadi; makin besar tingkat partisipasi dari para stakeholder, makin besar pula rasa memiliki, sehingga rasa tanggunga jawab dan dedikasi juga akan meningkat.

Konteks adalah eksternalitas yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan, oleh karena itu konteks harus diinternalisasikan kedalam penyelenggaraan sekolah. Input adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan (Prose Belajar Mengajar). Input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang diolah dan pengolahannya. Yang diolah adalah siswa, sedangkan pengolahannya adalah meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana regulasi sekolah, organisasi sekolah, budaya sekolah dan peran masyarakat dalam mendukung sekolah.

Output pendidikan adalah hasil belajar yang merefleksikan, seberapa efektif proses belajar mengajar di selenggarakan. Prestasi belajar ditentukan oleh tingkat efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Outcome adalah dampak jangka panjang dari output baik dampak bagi individu maupun  bagi masyarakat, artinya jika hasil belajar bagus dampaknya juga akan bagus. Outcome memiliki dua dimensi yaitu : 1) kesempatan melanjutkan pendidikan dan kesempatan kerja; dan 2) pengembangan diri tamatan.

Esensi hubungan sekolah-masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan financial. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitas hubungan sekolah-masyarakat. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. (UU RI No.20 tahun 2003; tentang sistem pendidikan nasional). Di dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 56 ayat (3) tersirat bahwa : Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.

Sedangkan Tim Pokja SBM (2001:9) memberikan pengertian bahwa : Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-politis dan non-propit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan ditingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas dan proses hasil pendidikan. Tim Pokja SBM (2001:49) menjelaskan bahwa : “Komite sekolah terdiri atas unsur orang tua siswa, wakil siswa, wakil guru, tokoh masyarakat, wakil masyrakat terinstitusi, dan utusan pejabat pendidikan (Dinas Pendidikan)”.

Dalam hal pembentukan komite sekolah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokrasi. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dalam program pendidikan disekolah.

Tugas dan fungsi komite sekolah antara lain mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat terhadap berpartisispasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, dan menggalang masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (panduan MBS; Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah; 2006)

Komite sekolah dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosiodemografis dan nilai-nilai masyarakat setempat, sehingga dewan sekolah bersifat otonomi yang menganut kebersamaan dengan menuju kearah peningkatan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan peserta didik yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oleh karena itu pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

Adapun peran yang dijalankan oleh komite sekolah TIM Pokja SBM adalah sebagai berikut :

a.       Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan.

b.      Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.

c.       Pengontrol (controlling agency), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan

d.      Mediator antara pemerintah ( eksekutif) dengan masyarakat disatuan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya ini , komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

a.       Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

b.      Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

c.       Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

d.      Memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi satuan pendidikan mengenai:

1)      Kebijakan dan program pendidikan;

2)      Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

3)      Kriteria kinerja Satuan pendidikan

4)      Kriteria tenaga kependidikan

5)      Kriteria fasilitas pendidikan; dan

6)      Hal-hal yang terkait dengan pendidikan

e.       Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

f.       Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan; dan

g.      Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

h.      Sistem pengelolaan pendidikan Manajemen Berbasis sekolah (MBS) dijadikan sebagai solusi dalam memenuhi segala kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal tersebut perlu dijabarkan secara nyata dalam bentuk program kerja komite sekolah yang merupakan mitra sejajar dengan sekolah dalam upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

i.        Komite sekolah merupakan suatu lembaga non politis dan non propit yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan ditingkat sekolah sebagai representase dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah.

j.        Efektivitas Implementasi MBS tidak bisa dilepaskan dengan komite sekolah. Tujuan utama implementasi MBS dan komite sekolah adalah peningkatan mutu melalui peningkatan pelayanan dari aparat sekolah sesuai dengan peran masing-masing yang didasari oleh profesionalisme.

k.      Komite sekolah mempunyai para penggali, mengelola serta mengoptimalkan berbagai sumber utama meningkatkan partisipasi masyarakat untuk peningkatan kinerja sekolah.

Komite sekolah sesuai peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut :

a.       Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah;

b.      Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi ( dana, barang tak bergerak maupun bergerak) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Selain itu komite sekolah dapat memberi masukan dan pertimbangan kepada sekolah tentang kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Komite sekolah diharapkan berperan sebagai pendukung, pemberi pertimbangan, mediator dan pengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang terjadi di lapangan (sekolah) tidak sesuai  dengan uraian teori diatas, maka perlu diadakan penelitian.

Penemuan-penemuan dari banyak studi menunjukan betapa penting ditegakkan interaksi positif anatara sekolah, keluarga dan masyarakat. Ada beberapa bukti teoritis yang menarik dari beberapa kesimpulan sumber, yang diantaranya :

a.       Diketemukan, bahwa ada suatu korelasi positif yang signifikan antara keterlibatan, kewibawaan orang tua di dalam kegiatan lingkungan sekolah dan keberhasilan peserta didik (Hobson, 1976)

b.      Apabila orangtua dilibatkan ke dalam kegiatan sekolah, anak-anaknya menunjukan perkembangan penting (significant) dalam matematika, membaca dan seni budaya (Brookover et.al.1965)

c.       Keterlibatan kewibawaan orang tua didalam sekolah dapat menaikan produktivitas pendidikan secara dramatis (wolberg et.al.1984)

d.      Kemitraan yang dinamis antara sekolah dan masyarakat akan memperbaiki efektivitas sekolah dan memberikan kontribusi terhadap kualitas kehidupan didalam masyarakat secara keseluruhan (Danzberger & Fruth,1976)

Terakhir perlu diketahui bahwa hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat tidak berjalan tanpa hambatan. Terjadilah suatu distorsi atau gangguan dalam komunikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, distorsi dalam komunikasi terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu :

a.       Misi atau apa yang disampaikan oleh sekolah kepada masyarakat tidak jelas

b.      Masyarakat memiliki kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut, tidak sama atau bertentangan dengan kepentingan sekolah.

c.       Adanya prasangka atau perkiraan-perkiraan yang negative terhadap sekolah dari masyarakat.

d.      Masyarakat jelas-jelas atau berterus terang menolak misi yang disampaiakan oleh sekolah.

Masyarakat sekolah sebagai kelompok orang-orang yang ditandai dengan cirri-ciri kolektif, oleh getzel (1978) dibagi-bagi dalam berbagai taksonomi (kelompok), yang meliputi : masyarakat setempat (local community), masyarakat administrative social (social community), masyarakat instrumental (Instrumental community), masyarakat etnis, kasta, atau golongan (etnis, caste: class community), dan masyarakat ideology (Ideological Community).

Semakin tingginya kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, telah semakin meningkatkan tuntutan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat. Pada akhirnya tuntutan tersebut bermuara kepada pendidikan, karena masyarakat meyakini bahwa pendidikan mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai institusi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Pendidikan perlu perubahan yang dapat dilakukan melalui perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan di sekolah.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian  yang berkenaan dengan kinerja komite sekolah dengan judul “  Pengaruh Efektivitas Kinerja Komite Sekolah dan Partisispasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Manajemen Sekolah ”. Dimana penelitian ini akan di lakukan di SMA Negeri Kabupaten Garut.

1.2  Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1.      Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan diatas , maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian diantaranya :

1.      Kinerja Komite Sekolah

Peran yang dijalankan  komite sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan. Badan tersebut juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Disamping itu juga komite sekolah berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.Pernyataan tersebut sesuai dengan petunjuk dan pelaksanaan mekanisme  pembentukan komite sekolah, dimana peran yang dijalankan oleh komite sekolah adalah sebagai berikut :

a.       Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan.

b.      Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.

c.       Pengontrol (controlling agency), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan

d.      Mediator antara pemerintah ( eksekutif) dengan masyarakat disatuan pendidikan.

2.      Partisipasi  masyarakat terhadap sekolah

Masyarakat sekolah sebagai kelompok orang-orang yang ditandai dengan ciri-ciri kolektif, oleh getzel (1978) dibagi-bagi dalam berbagai taksonomi(kelompok), yang meliputi : masyarakat setempat (local community), masyarakat administrative social (social community), masyarakat instrumental (Instrumental community), masyrakat etnis, kasta, atau golongan (etnis,caste, class community), dan masyarakat ideologi (Ideological Community). Semua kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki cirri-ciri kolektif tersebut, mempunyai pengaruh yang sangat kuat secara terus menerus terhadap lingkungan pribadi-pribadi yang ada di sekolah tersebut, yaitu :

1)      Rasionalitas dan efektivitas organisasi;

2)      Identifikasi dan efisiensi daripada individu; dan

3)      Rasa keterikatan (belongingness), kepuasan dan semangat kesejawatan (associated) dengan sekolah

Di dalam kerjasama dengan masyarakat setempat dan masyarakat administrative (wilayah), seorang kepala sekolah dan staf mengajaknya dalam proses analisis, komunikasi, keterlibatan dan solusi permasalahan.

Analisis terhadap masyarakat, memerlukan tiga peran kepala sekolah, yaitu identifikasi isu-isu dan unsur-unsurnya, identifikasi keikutsertaan individu-indvidu dan kelompok, serta mengaitkan isu-isu yang telah diidentifikasi dan unsur-unsurnya dengan individu dan kelompok.

Partisispasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya jalur sekolah, diatur sesuai dengan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah, UU No. 20 tahun 2003 tentang sisten Pendidikan Nasional pasal 8 dan pasal 9 menyatakan bahwa : Masyarakat berhak  berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evalusi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

3.      Manajemen  sekolah

Scarlan dan Key mendefinisikan tentang manajemen yang dikutip oleh Sudarwan, Danin dalam bukunya Innovasi Pendidikan, ”manajemen sebagai proses pengoordinasian dan pengintegrasian semua sumber, baik manusia, fasilitas maupunn sumber daya teknikal lain, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang yang ditetapkan”. (Sudarwan Danin:2002:164).

Sedangkan Koswara mendefiniskan,” manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara epektif dan efesien”, (Koswara : 2007:6).

Jadi kalau disimpulkan dari kedua pendapat di atas tentang manajemen adalah sebagai proses mengelola, mengkordinasikan dan menggerakan serta mengembangkan semua sumber daya manusia untuk mencapai tujuan.

Setiap sekolah menerapkan manajemen peningkatan kualitas layanan sekolah. Dalam sistem ini kepala sekolah bersama dewan guru dan warga sekolah lainnya secara mandiri, transparan dan bertanggungjawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi, misi, dan target mutu yang diamanatkan oleh masyarakat dan semua fihak yang berkepentingan terhadap pendidikan disekolah yang bersangkutan (stakeholder pendidikan).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka tiap sekolah :

a.       Merumuskan visi,misi dan target mutu

b.      Merencanakan program kegiatan sekolah

c.       Melaksanakan program yang telah ditetapkan

d.      Monitor dan mengevaluasi program

e.       Merumuskan target mutu baru, melaporkan kemajuan yang dicapai kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah (stakeholder pendiidkan)

Untuk mengawasi tercapainya program, maka dilakukan kontrol melalui :

a.       Pemantauan dan pengawasan internal dan eksternal.

b.      Transparansi manajemen,

c.       Akuntabilitas publik.

Sedangkan penilaian sekolah dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum dan penilaian kinerja sekolah sebagai satu kesatuan.

                  Indikator keberhasilan layanan sekolah adalah ; pemahaman visi, misi sekolah baik, tingkat kehadiran guru minimal, tingkat kehadiran tenaga administrasi, tingkat kehadiran tenaga administrasi lainnya, dan tingkat kehadiran siswa minimal 90 %, tertib administrasi lengkap dan kinerja sekolah baik.

1.2.2.      Perumusan masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana pengaruh kinerja Komite Sekolah dan Partisispasi masyarakat terhadap efektifitas manajemen Sekolah di SMA Negeri di Kabupaten  Garut? . Untuk memudahkan penelitian ini, perumusan masalah diatas dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1.      Bagaimana perencanaan Komite Sekolah dalam pemberdayaan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap manajemen sekolah?

2.      Bagaimanakah strategi upaya Komite Sekolah dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap manajemen sekolah?

3.      Bagaimanakah Implementasi peran Komite Sekolah dalam memberdayakan partisipasi masyarakat untuk mendukung manajemen sekolah?

4.      Bagaimana pengaruh efektifitas kinerja komite sekolah dan partisipasi masyarakat dalam mendukung manajemen sekolah

1.3  Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kinerja Komite Sekolah dalam memberdayakan partisipasi masyarakat terhadap manajemen sekolah di SMA Negeri di Kabupaten  Garut. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji bagaimanakah :

1.      Perencanaan komite sekolah dalam partisipasi masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap manajemen sekolah.

2.      Strategi upaya Komite Sekolah dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk memeberikan dukungan terhadap manajemen  sekolah?

3.      Implementasi peran Komite Sekolah dalam memberdayakan partisipasi masyarakat untuk mendukung manajemen sekolah?

4.      Pengaruh efektifitas kinerja komite sekolah dan partisipasi masyarakat dalam mendukung manajemen sekolah

1.4  Kegunaan Penelitian

Harapan penulis, sekalipun keterbatasan kualitas dari penelitian ini, tetapi berharap untuk dapat dipergunakan untuk :

1.      Secara praktis penelitian ini sebagai bahan kajian bagi sekolah, (kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan), komite sekolah, masyarakat sekolah dan dewan pendidikan.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya teori dan kepustakaan pengembangan ilmu pendidikan, khususnya penyelenggara pendidikan dalam konteks otonomi pendidikan.